Tinggalkan Bangku SMA Demi Menjadi Bidan

KETUA PC IBI TUBAN -  Dri Yuli Hartiningsih S.Sos S.ST

ketua-ibi-tuban

Menjadi bidan mungkin bukan cita-cita ideal bagi kebanyakan perempuan saat ini. Namun, jika hal itu ditanyakan pada Dri Yuli Hartiningsih S.Sos S.ST maka jawabannya bisa berbeda.

“Dari kecil memang saya ingin jadi bidan,” katanya membuka perbincangan.

Sebagai anak ketiga dari delapan bersaudara, dia kerap menemani ibunya memeriksakan kandungan termasuk saat menunggu ibunya bersalin. Tidak hanya itu, banyak kerabatnya yang memeriksakan diri kepada bidan langganan keluarga. Sebuah peristiwa menguatkan cita-citanya: budenya diselamatkan bidan pasca mengalami perdarahan. “Makanya sampai SMP pun kalau ditanya cita-citanya apa, ya jadi bidan,” tegasnya.

ibi tubanCita-citanya nyaris tak tercapai manakala dirinya didaftarkan ke SMA. Dri Yuli juga sempat mencicipi bangku SMA tapi hanya satu minggu saja karena ternyata diam-diam mendaftar ke Sekolah Kebidanan milik Pemkab Bojonegoro. Yang menarik, orang tuanya tidak marah dengan keputusannya jadi bidan.”Ya tidak apa-apa (meninggalkan SMA, red),” katanya.

Perjalanannya jadi bidan memang tidak selalu mulus. Lulus dari sekolah dan menikah, karirnya layu sebelum berkembang. Sang suami kala itu tidak mengizinkan dia praktik bidan maupun bekerja di puskesmas. Alasannya sederhana, Dri Yuli diminta untuk mengasuh anaknya sendiri.

Permintaan itu sempat dikabulkannya dan dijalani selama dua tahun. Namun, cita-cita untuk membantu pasien hamil begitu kuat tertancap di hati dan pikirannya. Pelan namun pasti Dri Yuli “melobi” suami agar diizinkan bekerja. “Ya setengah ngomel juga,” guraunya.

Izin dari suami akhirnya turun. Karirnya pun dimulai ketika diterima sebagai PNS dan ditempatkan ke Puskesmas Bulu, Tuban. Selama beberapa saat, dia dipindah ke Puskesmas Bancar lalu kembali ke Bulu untuk jadi kepala puskesmas, sekaligus rangkap jabatan sebagai Kepala Puskesmas Bancar pada tahun 2011.

Menjadi kepala puskesmas jadi pengalaman yang menantang karena dia membawahi dokter, dokter gigi dan juga perawat maupun bidan yang lainnya. Agar sukses memimpin dua puskesmas sekaligus, dia memilih banyak membaca terutama mempelajari berbagai produk hukum yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

Sepanjang kariernya banyak kisah menarik yang dilaluinya terutama berkaitan dengan dukun bayi, yang masih marak di Tuban hingga tahun 2000-an. Salah satu yang membekas saat menghadapi dukun bayi “provokator” yang sempat mengganggu tiap kali dia bertugas.

ibi tuban2Namun, sikap itu berubah 180 derajat usai menolong pasien melahirkan yang sebelumnya ditangani dukun “provokator”. Saat dia datang, si jabang bayi sudah meninggal. Namun karena dukun itu tidak bisa mengeluarkan bayi, maka dipanggillah Dri Yuli.

Dia tidak menampik jika profesi dukun bayi – yang diturunkan turun temurun – masih marak hingga tahun 2000-an. Dri Yuli berupaya agar dukun bayi memiliki keterampilan seperti bidan. Apalagi jika sampai jadi bidan. “Saya sempat mengkader sejumlah calon dukun bayi untuk jadi mitra bagi bidan, syukur-syukur kalau jadi bidan,” kata perempuan yang juga pengusaha genteng itu.

Pengalaman lain adalah ketika dia menangani persalinan di sebuah rumah yang sulit dilewati kendaraan roda empat. Dri Yuli harus berjalan kaki lumayan jauh untuk sampai ke rumah yang dimaksud. Belakangan, pasien tersebut harus ditandu untuk penanganan lebih lanjut.

Pengalaman lain adalah usai memasang IUD di salah seorang pasien. Sore hari, dia didatangi suami dari pasien tersebut sembari marah-marah menyebut isterinya perdarahan. Akhirnya dengan didampingi seorang tentara, dia berjalan kaki dengan perut membucit karena sudah hamil tua.

“Eh lha kok pas sampai disana, si ibu sudah duduk-duduk di depan. Saya tanya katanya perdarahan, si ibu jawab dengan kalem, katanya kemeng (nyeri, red) tapi sekarang sudah tidak apa-apa,” katanya sembari tertawa.

Setelah pensiun dan menyelesaikan kepemimpinan periode pertama, dia “dipaksa” untuk memimpin IBI kembali. Oleh karena itu dia berfokus pada program kaderisasi mempersiapkan pengganti dirinya. Selain itu, menggemblengara bidan dengan sejumlah pelatihan-pelatiham. “Yang membanggakan, teman-teman mau ikut pelatihan meski terkadang harus dari uang sendiri,” pujinya.

Penguatan kerjasama eksternal juga terus dilakukan IBI Tuban agar tetap berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Yang terakhir adalah program untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. Meski tetap optimistis dengan keunggulan bidan lokal, Dri Yuli tetap akan membekali bidan dengan berbagai keterampilan terutama bahasa Inggris.* (nani mashita)
ketua-ibi-tuban-biografi

Profil

Nama : Dri Yuli Hartiningsih S.Sos S.ST
TTL : Tuban, 17 Juli 1956
Pendidikan
- Sekolah kebidanan Pemkab Bojonegoro tahun 1979
- D III Akbid Bojonegoro tahun 2000
- D IV Universitas Tribuana Tungga Dewi 2012
- S1 Universitas Kediri 2000

Karier
- Puskesmas Bulu, Tuban
- Puskesmas Tambak Boyo, Tuban
- Puskesmas Bancar menjadi koordinator bidan
- Menjabat Kepala Puskesmas Bulu merangkap Kepala Puskesmas Bancar di tahun 2011
- 2014 Terpilih jadi Ketua IBI Tuban periode kedua
- Dosen di STIKES NU

Buktikan Kekuatan Doa

KETUA PC IBI MOJOKERTO -  Hj. Ninik Artiningsih S.Sc M.Kes

 

ketua-ibi-mojokerto

 

Tidak banyak orang percaya bahwa berdoa mampu memudahkan dalam mencapai cita-cita maupun karier. Ketua IBI Kota Mojokerto, Hj. Ninik Artiningsih S.Sc M.Kes membuktikan keampuhan berdoa dalam mengejar keinginannya.

Seringkali, kenangan di waktu kecil menjadi hal tidak terlupakan bahkan jadi inspirasi bagi seseorang. Begitu halnya bidan Johar yang menginspirasi Ninik untuk menerjuni profesi bidan. “Sampai sekarang saya masih ingat namanya, bidan Johar. Beliau menolong ibu saya saat melahirkan. Seketika itu juga, saya kagum dan ingin jadi bidan,” kenangnya.

Dorongan inilah yang membuatnya memilih bersekolah di sekolah perawat kesehatan (SPK) di kota Mojokerto. Niat ingin meneruskan pendidikan ke akademi kebidanan tertunda karena tempat yang ada telah ditutup. Ninik pun berdoa agar diberi kesempatan meneruskan pendidikan. “Tidak lama kemudian dibuka Program Pendidikan Bidan atau P2B Sidoarjo. Saya salah satu angkatan pertama yang lulus dari sana,” katanya.

Lulus dari P2B, dia ditempatkan di Mojokerto. Meski lulusan D1, kala itu dia sudah mengajar di sebuah akademi perawat. Merasa kurang mumpuni di dalam hal akademis, dia berdoa lagi agar diberi kesempatan meneruskan pendidikan. Saat itu di Surabaya sudah ada pendidikan D III, tapi karena tengah hamil dan tak tega meninggalkan anak yang masih kecil, niat itu diurungkannya.

muscab-ibi-mojokertoNinik hanya berdoa agar keinginannya bersekolah lagi bisa terkabul. Tidak berapa lama kemudian, di Kota Mojokerto dibuka Poltekkes Majapahit. Dia pun mendaftarkan diri sebagai mahasiswa di tahun 1999-2002.

Keinginannya untuk belajar tidak berhenti disini. Doa pun dipanjatkan lagi supaya dirinya bisa mengecap pendidikan D IV dan ternyata dikabulkan. Saat itu di Universitas Kediri dibuka D IV kebidanan. Ninik lulus dari kampus ini pada 2005/2006.

Ninik belum merasa puas. Dia ingin mengenyam pendidikan S2 di Universitas Airlangga. Sayangnya, kampus itu tidak menerima mahasiswa lulusan D IV. Dia memikirkan cara supaya bisa kuliah lagi dibarengi doa. Ternyata jawaban doanya tidak lama, Universitas Negeri Solo (UNS) mau menerima lulusan D IV dan Ninik lulus di tahun 2012.

“Dari sini saya merasa sangat bersyukur diberi kemudahan, Tuhan sangat sayang sama saya,” katanya.

Ninik mengaku bidan adalah hasratnya yang paling utama. Namun di darahnya mengalir darah sang ayah yang seorang guru. Itu sebabnya dia begitu antusias untuk kuliah terus.

Maka selain praktek bidan mandiri, dia menjadi dosen di Stikes Bina Sehat PPNI Mojokerto juga menjadi dosen tamu di sejumlah kampus seperti Akper Kosgoro, Akbid Mojopahit dam Universitas Mayjen Soengkono. “Alhamdulillah semua syarat untuk jadi dosen, yaitu S2 bisa terpenuhi,” ucapnya penuh syukur.

Soal programnya di periode yang kedua, Ninik mengatakan ada empat fokus. Yang pertama adalah penguatan kepengurusan agar seluruh rencana yang disusun dalam renstra bisa dilaksanakan. Dalam menyusun kepengurusannya, dia mengajak seluruh stake holder mulai bidan praktek mandiri, RS swasta, RS umum, dinas kesehatan hingga perwakilan bidan purna tugas. “Untuk wakil ketua, saya ambil dari semua stake holder supaya renstra bisa terwujud,” katanya.

Program kedua adalah sosialisasi renstra pada pengurus baru agar paham mengenai tugas masing-masing. Diharapkan tiap pengurus memiliki tanggung jawab penuh dalam menjalankan kewajibannya.

Yang ketiga adalah menambah jumlah bidan delima yang masih belum tercapai di kepengurusannya terdahulu. Kata Ninik, pihaknya akan melakukan studi banding ke daerah yang sudah baik jumlah dan kondisi bidan delimanya. “Kami masih akan konsultasi dulu dengan PD IBI (Jatim, red),” katanya.

Dia mengakui jumlah bidan delima di Kota Mojokerto masih belum sesuai harapan yaitu hanya 15 orang, termasuk fasilitator. Adapun jumlah bidan praktik mandiri (BPM) di Kota Mojokerto pun sangat sedikit yaitu 24 orang saja. “Karakteristik bidan dan masyarakat di Kota Mojokerto berbeda dengan di kabupaten atau kota lain di Jatim,” katanya.

Dia mengungkapkan bahwa Pemkot Mojokerto memiliki kebijakan bagi masyarakat yang belum tercover dalam jaminan kesehatan nasional (JKN) lewat BPJS akan dijamin pembiayaan kesehatannya oleh pemkot. Dengan catatan, warga memeriksakan dirinya ke puskesmas atau ke rumah sakit umum daerah.

Institusi pelayanan kesehatan pun sangat lengkap. Dengan dua kecamatan dan 125 ribu penduduk, Kota Mojokerto “dihujani” dengan tujuh rumah sakit, lima puskesmas, 14 puskesmas pembantu dan lima rumah bersalin. “Hal ini membuat bidan praktik mandiri tidak berkembang,” ujarnya.

Meski berdampak positif pada masyarakat, kata Ninik hal ini berimplikasi pada perkembangan bidan praktek, utamanya bidan delima. Publik lebih suka memeriksakan diri ke puskesmas atau rumah sakit ketimbang ke bidan yang notabene harus mengeluarkan biaya lagi. “Itu program bagus buat masyarakat tapi bagi bidan cukup menyulitkan,” akunya.

Ninik menegaskan dalam waktu dekat akan dilakukan advokasi terkait isu ini. Diharapkan langkah ini bisa memicu pertumbuhan bidan delima ke arah yang lebih baik. Adapun program ke empat adalah peresmian sekretariat baru IBI Kota Mojokerto. Ninik mengaku mengupayakan penuntasan gedung dan penggunaannya pada pertengahan 2015 mendatang. Saat ini, proses pengerjaannya sudah mencapai 90 persen. (nani mashita).

Profil

Nama : Hj. Ninik Artiningsih SSc MKes
TTL : Sidoarjo, 13 Agustus 1968
Pendidikan
- SPK Mojokerto 1987
- Program Pendidikan Bidan (P2B) di Sidoarjo 1988-1989
- D III Poltekkes Majapahit 1999-2002
- D IV Kebidanan di Universitas Kediri 2005/2006
- S2 di Universitas Negeri Solo 2012
Karier
- bidan praktek
- dosen di sejumlah kampus seperti Akper Kosgoro, Universitas Mayjen Sungkono, Akbid Mojopahit dan Stikes bina sehat PPNI Kota Mojokerto
- ketua IBI Kota Mojokerto periode kedua

Banyak Makan Asam Garam

hari utamiPengalaman unik sekaligus mendebarkan dihadapi Ketua PC Ikatan Bidan Indonesia Jombang yang baru terpilih, Hari Utami. Dia malah diancam oleh kerabat tidak akan selamat kalau tidak mampu menyelamatkan si pasien.

Hari menceritakan kala itu di tahun 1980-an, dia ditempatkan di Jombang dan memegang 16 desa. Salah satunya ditempati oleh etnis tertentu dalam satu desa. Saat itu, profesi bidan belum terkenal seperti saat ini tapi masih ‘dikuasai’ oleh dukun bayi. “Biasanya bidan hanya mendampingi kalau dukunnya sedang membantu persalinan.Kami baru menangani ketika memberikan jahitan,” katanya saat dihubungi via ponselnya.

Saat itu ada kasus bayi si pasien sudah keluar, namun plasentanya masih tertinggal. Dukun yang membantu persalinan tidak bisa menangani sehingga Hari dipanggil untuk membantu. “Tapi sampai disana, saya dapat omongan tidak akan bisa pulang kalau gagal menyelamatkan si ibu,” katanya terkenang.

Kaget mendapat ancaman seperti itu, Hari mencoba memahami kondisi keluarga pasien dan tidak panik. Pun saat menangani, dia dikelilingi oleh seluruh kerabat yang ingin memastikan keselamatan si ibu melahirkan. “Saya bilang dalam hati pasti bisa dan mengucap bismillah. Alhamdulillah ternyata bisa selamat dan saya bisa pulang ke rumah,” katanya tertawa mengingat peristiwa tersebut.

Sayangnya, sekian puluh tahun berlalu Hari belum sempat menengok lagi pasien tersebut.Bila tengah bertugas turun ke desa untuk menghadiri kegiatan, biasanya hanya sampai di balai desa saja.”Apalagi sejak ada bidan desa, Cuma kalau ingat peristiwa itu, saya jadi tertawa,” ujarnya.

Hari yang lulus dari sekolah kebidanan RSU Soedono Madiun itu juga mengalami pengalaman tidak dipercayai oleh keluarga ibu melahirkan. Peristiwa itu terjadi di daerah Gading, Nganjuk ketika bidan koordinator saat itu sedang berhalangan untuk memenuhi panggilan membantu persalinan. Meski dengan tubuh jangkung, suara ‘nggremeng’ terdengar ketika melihat Hari yang datang.”Alhamdulillah sukses membantu persalinan. Bahkan saya dan keluarga tersebut jadi akrab karena biasa memandikan anaknya,” ujarnya.

Perempuan kelahiran Nganjuk, 15 Juni 1958 ini akhirnya pindah tugas ke Jombang usai menikah. Tahun 1983, Hari ditempatkan di Puskesmas Kabuh. Pada 1987, dia sempat ditarik ke Dinas Kesehatan Jombang namun tidak lama. Alasannya, Hari merasa medan yang berat membuatnya sulit mengabdi di dinas. “Saat itu wajib apel jam 7 pagi dan Kabuh jauh dari kota. Saya harus berangkat jam 5 pagi dengan berjalan kaki sebelum sampai di jalan besar. Akhirnya saya ditempatkan di Puskesmas Kabuh sampai sekarang,” jelasnya.

Kariernya terus bersinar dan kini Hari terpilih sebagai Ketua PC IBI Jombang. Di masa kepengurusannya ini, dia memperjuangkan adanya kejelasan posisi Bidan Praktik Mandiri (BPM) terkait program BPJS. Dia menjelaskan selama ini keberadaan bidan yang diakui oleh BPJS hanya yang berpraktik dengan puskesmas atau dengan dokter keluarga. “Kalau ini klaim kapitasinya jelas. Sedangkan untuk BPM kan masih belum ada,” katanya.

Para bidan mandiri berharap ada perjanjian khusus dengan BPJS, apalagi menjelang diberlakukannya seluruh warga negara Indonesia untuk ikut program Jaring Kesehatan Nasional (JKN) di tahun 2019 mendatang. “Kalau semua pegang kartu BPJS sedangkan belum ada MoU, bisa-bisa bidan mandiri tidak mendapatkan kapitasi seperti halnya mereka yang praktik di puskesmas,” paparnya.

Dia sudah melakukan pembicaraan dengan BPJS setempat maupun dinas kesehatan, namun kedua instansi tersebut tidak berbuat apa-apa karena menunggu aturan dari pusat. Pihak IBI Jombang juga sudah menyampaikan aspirasi bidan mandiri kepada PD IBI Jatim untuk bisa diteruskan ke IBI Pusat. “Semoga saja bisa gol harapan kami,” pungkasnya. (nanimashita)

Hadapi MEA Dengan Kepala Dingin

endahpujiatiMasyarakat Ekonomi ASEAN 2015 memaksa seluruh profesional untuk mempersiapkan diri, tak terkecuali para bidan. Itulah salah satu misi yang jadi fokus kerja Ketua PC Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Malang yang baru saja terpilih, Endah Pujiati.

Dia menuturkan kehadiran MEA harus disikapi dengan kepala dingin dan tidak perlu panik. Endah menegaskan sudah mempersiapkan sejumlah langkah agar bidan di Kabupaten Malang tidak kalah kualitas dengan paramedis asing yang diperkirakan bakal menyerbu masuk Indonesia. Dia mengungkapkan bahwa ada rumah sakit baru yang menggunakan paramedis asing sebagai tenaga kerjanya. “Insya Allah IBI Kabupaten Malang tidak takut (hadapi MEA 2015). Justru makin terpacu untuk maju ke depan,” katanya dikonfirmasi via ponselnya.

Dia menjelaskan sudah menyiapkan pelatihan maupun workshop seperti lulus tes TOEFL bagi bidan di Kabupaten Malang. Penguasaan Bahasa Inggris diharapkan mampu menunjang bidan saat menghadapi MEA 2015.

Langkah lain adalah membangun komitmen dengan instansi lain agar mengutamakan bidan lokal. Endah menyatakan sudah mendapat komitmen lisan dari pemkab maupun instan tentang prioritas yang dimaksud. “Nanti akan ada tindak lanjutnya,” tuturnya.

Selain itu, untuk meningkatkan wawasan terutama keterampilan, pengetahuan dan sikap, pihaknya juga menggelar uji kompetensi bagi bidan yang sudah praktek maupun yang baru lulus. Uji kompetensi di daerah dilakukan setelah tidak ada kelanjutan ujian serupa yang digelar oleh MTKP maupun MTKI seperti tahun lalu. “Cabang diminta melakukan uji kompetensi sendiri. Tetapi kalau di daerah lebih ketat karena ada tes praktik, tidak hanya teori,” jelasnya.
pelantikan ketua pc ibi malang
Belum ada jadwal resmi, tapi Endah menyatakan uji kompetensi akan dilaksanakan tahun depan. Targetnya, kelulusan mencapai 50-60 persen. Pelaksanaan akan bekerja sama dengan puskesmas dan bidan fasilitator terutama dalam memberikan rekomendasi izin praktik.

Endah juga berniat menggalakkan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sosial kemasyarakatan, tak melulu urusan medis. Salah satunya dengan mengikuti kegiatan bakti sosial yang diselenggarakan organisasi sendiri maupun eksternal.

Tetapi dia tidak melupakan konsolidasi internal antar anggota IBI Kabupaten Malang. Penggunaan fasilitas media sosial seperti BBM atau Whatsapp jadi jembatan untuk membangun silaturahmi yang terkendala dengan jarak. “Yang jelas silaturahmi antar pengurus ranting akan diperkuat karena Kabupaten Malang ini lokasinya saling berjauhan,” ujarnya.

Selain itu, peningkatan mutu pendidikan kebidanan jadi fokus Endah dalam menghadapi dinamika kebidanan. Serta menggalakkan cinta IBI yang kadang belum dipahami sepenuhnya oleh para bidan, terutama bidan baru. (nanimashita).

Pendidikan
1984    SPK Depkes Mafetan
1990    Program Pendidikan Bidan Depkes Magetan
2010    Akbid Kendedes Malang
2012     D4 Pendidik Kebidanan Unitri 2012

Karier
2005-2010 sekretaris ranting IBI Kepanjen
2010- 2014 kmrn ketua ranting Kepanjen
Bidan Koordinator Puskesmas Ngajum
Dosen di STIKES Widya Cipta Husada Kepanjen
Dosen di STIKES Kanjuruhan, Kepanjen
Ketua Pokja 4 PKK
Bendahara PMI
Bendahara KNPI

Siapkah Bidan Hadapi MEA ?

bidan-mea

Pada 2015 mendatang, Indonesia bersama dengan sembilan negara ASEAN lainnya telah menyepakati perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC). Dalam penerapan MEA 2015 ini, salah satu profesi yang akan menghadapi persaingan ASEAN adalah bidan. Siapkah bidan menghadapi MEA?

Dalam acara workshop nasional mengenai isu kebidanan dunia yang digelar Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan United Nations Population Fund (UNFPA) awal September lalu, Ketua Ikatan Bidan Indonesia, Emi Nurjasmi, mengakui kualitas bidan di Indonesia masih rendah dibandingkan beberapa negara ASEAN lain.

“Dari segi jumlah kita tidak ada masalah, kita jumlah bidannya banyak, dari jumlah sekolah yang terlalu banyak juga. Tapi kita bicara kualitas yang masing-masing sekolah beragam. Concern kita ke depannya kualitas bidan bisa meningkat,” ujar Ketua Ikatan Bidan Indonesia, Emi Nurjasmi, dalam acara yang diselenggarakan di Hotel J.S Luwansa, Jakarta.

Menurut Emi, masalah kualitas bidan tidak bisa dilakukan oleh para bidan sendiri. Diperlukan kerjasama dengan sektor-sektor lain yang terkait. Terutama dari segi pendidikan.
“Kerjasama ini diperlukan supaya pendidikan yang diberikan pada bidan bisa sesuai standar. Agar bidan-bidan yang lulus juga bisa sesuai standar IBI. “Fokus kita adalah mempersiapkan kualitas bidan. Kami targetkan pada 2030 Indonesia memiliki bidan yang berkualitas semuanya,” kata Emi.

Pendapat serupa juga disampaikan perwakilan dari Maternal and Reproductive Health WHO, Rustini Floranita. Menurutnya kualitas bidan di Indonesia masih menjadi tantangan serius. “Masalah inilah yang perlu kita tindaklanjuti terus-menerus,” ujar Rustini.

Salah satu bentuk kerjasama yang telah dilakukan adalah perbaikan kualitas melalui uji kompetensi dan sertifikasi untuk bidan, yang telah disepakati bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Kesehatan. Mulai dari menata hingga memfasilitasi standar kompetensi dan pendidikan.

Meski terdapat sedikit kendala, namun sejak November 2013, IBI telah melakukan uji kompetensi bagi para calon bidan. Uji kompetensi ini menjadi syarat wajib untuk lulus menjadi bidan. Terbaru, Kemendikbud dan Kemenkes sedang merancang kebijakan nasional mengenai uji kompetensi lagi.

Tak Perlu Takut Menghadapi MEA

Tenaga kerja bidan yang berkualitas dapat terwujud dengan meningkatkan kualitas pendidikan bidan yang terdapat pada sekitar 270 institusi pendidikan kebidanan. “Bagaimana mendidik para bidan dengan kurikulum yang baik. Apabila bidan menerima pendidikan sesuai standar internasional dan berkualitas maka dapat mengurangi resiko kematian ibu dan anak,” kata Emi.

Ia mengatakan dengan kualitas yang memadai bidan Indonesia justru dapat mengisi pasar luar negeri. “Tidak perlu takut menghadapi MEA, kalau kita berkualitas maka dapat menyerap pasar luar,” kata Emi.

Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNFPA) bekerja sama dengan Konfederasi Bidan Internasional (ICM) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merilis “Situasi Kebidanan Dunia Tahun 2014″.

Laporan tersebut memaparkan tantangan yang dihadapi tenaga kerja kebidanan di 73 negara di benua Afrika, Asia, dan Amerika Latin, di mana layanan kebidanan sangat dibutuhkan. Negara-negara tersebut menyumbang 96 persen kematian ibu melahirkan secara global, 91 persen bayi lahir mati, dan 93 persen kematian bayi baru lahir.

“Tantangannya adalah negara-negara tersebut hanya memiliki 42 persen dari keseluruhan jumlah dokter, bidan, dan perawat di dunia,” kata Jose Ferraris selaku perwakilan UNFPA untuk Indonesia di Jakarta, Senin (8/9).

Saat ini, hanya 22 persen negara yang secara potensial memiliki cukup bidan yang kompeten untuk memenuhi kebutuhan dasar perempuan dan bayi yang baru lahir. Sementara itu, 78 persen negara juga menghadapi kekurangan dalam bidang kebidanan yang akan mengakibatkan kematian ibu dan bayi, yang sebenarnya dapat dicegah.

Kemenkes Susun Regulasi

Kementerian Kesehatan mengantisipasi derasnya arus tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke Indonesia saat diberlakukannya MEA 2015 dengan menyusun regulasi domestik. Regulasi domestik terkait tenaga kerja asing tersebut akan berisi tentang syarat kemampuan bahasa Indonesia yang baik, harus lolos kualifikasi dan uji kompetensi, serta diprioritaskan pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Saat ini persyaratan umum terkait pemanfaatan TKA medis telah diatur dalam Permenkes 67/2013 yang mengacu pada UU 39/2004 tentang Ketenagakerjaan. “Rumah sakit dapat mempekerjakan WNA, tapi alih Iptek. Tidak boleh dokter umum, harus dokter spesialis. Kriterianya harus tepat, yang tidak bisa disediakan oleh Indonesia,” kata Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kementerian Kesehatan Tritarayati.

Tenaga medis asing itu bisa masuk ke dalam empat sektor, yakni pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, panti sosial di bidang kesehatan dan penelitian di bidang kesehatan. Tenaga medis asing tersebut harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dari Konsil Kedokteran untuk dokter atau perawat yang dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia.

Sementara pihak rumah sakit, harus mendapatkan izin dari kolegium kedokteran jika hendak menggunakan TKA. Apabila tenaga medis yang dibutuhkan oleh sebuah rumah sakit masih bisa ditangani oleh tenaga lokal maka permintaan itu tidak akan dipenuhi.

Tenaga kerja asing yang masuk harus diseleksi dulu oleh kolegium untuk mendapatkan STR. Kolegiumlah yang menentukan apakah sebuah rumah sakit bisa menggunakan jasa tenaga medis asing itu. (*)

 

 

Apa Yang Harus Anda Ketahui Tentang MEA

Persaingan di bursa tenaga kerja akan semakin meningkat menjelang pemberlakuan pasar bebas Asean pada akhir 2015 mendatang. Ini akan mempengaruhi banyak orang, terutama pekerja yang berkecimpung pada sektor keahlian khusus.

Berikut lima hal yang perlu Anda ketahui dan antisipasi dalam menghadapi pasar bebas Asia Tenggara yang dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Apa itu Masyarakat Ekonomi Asean?

Lebih dari satu dekade lalu, para pemimpin Asean sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 mendatang. Ini dilakukan agar daya saing Asean meningkat serta bisa menyaingi Cina dan India untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan.

Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan MEA ini nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat.

Masyarakat Ekonomi Asean tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya.

Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dita Indah Sari, menjelaskan bahwa MEA mensyaratkan adanya penghapusan aturan-aturan yang sebelumnya menghalangi perekrutan tenaga kerja asing. “Pembatasan, terutama dalam sektor tenaga kerja profesional, didorong untuk dihapuskan, sehingga pada intinya, MEA akan lebih membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia yang tertutup atau minim tenaga asingnya.”

Dita Indah Sari, menyatakan tidak ingin “kecolongan” dan mengaku telah menyiapkan strategi dalam menghadapi pasar bebas tenaga kerja. “Oke jabatan dibuka, sektor diperluas, tetapi syarat diperketat. Jadi buka tidak asal buka, bebas tidak asal bebas,” katanya.

Sejumlah syarat yang ditentukan antara lain kewajiban berbahasa Indonesia dan sertifikasi lembaga profesi terkait di dalam negeri. “Kita tidak mau tenaga kerja lokal yang sebetulnya berkualitas dan mampu, tetapi karena ada tenaga kerja asing jadi tergeser,” pungkasnya. (*)

 

Kontroversi PP Kesehatan Reproduksi

bidan-september2014Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang baru saja diterbitkan pemerintah kini menjadi kontroversi. Sejumlah kalangan menolak pemberlakuan PP 61/2014 yang ditandatangani Presiden SBY pada 21 Juli 2014 silam.
lanjut…

Langsung Tancap Gas, Ketua IBI Jatim Lakukan Konsolidasi

musda ibi jatim3Mengemban jabatan sebagia Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) terpilih, Netti Herlina, AMd. Keb. S.Pd., M.Kes langsung tancap gas mempersiapkan langkahnya ke depan. Sejumlah rencana sudah dipersiapkan agar visi dan misi yang dipaparkannya dalam musyawarah daerah lalu bisa segera terwujud.
lanjut…

Netti Herlina Terpilih Sebagai Ketua PD IBI Jatim

musda ibi jatim

Musyawarah Daerah (Musda) Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia (PD IBI) Jatim menetapkan Netti Herlina, AMd. Keb. S.Pd., M.Kes sebagai Ketua PD IBI Jatim periode 2013-2018.
lanjut…

Harapan Kepada Anggota DPR Baru : Semoga RUU Kebidanan Segera Disahkan

dpr

Pesta demokrasi pemilihan umum baru saja usai. Anggota DPR RI sudah ditetapkan KPU selaku penyelenggara Pemilu. Kini, kepada anggota dewan yang terhormat itulah harapan itu bertumpu agar RUU Kebidanan segera dijadikan UU.
lanjut…

Tata Cara Pemilihan Pengurus Daerah IBI Jawa Timur Periode 2013 – 2018

kertas suara

Berikut tata cara pemilihan Pengurus Daerah IBI Jatim periode 2013 – 2018 beserta tahapan-tahapannya.
lanjut…